Selasa, 17 Maret 2015

Hukum Negara Kehilangan WIbawa

Seluruh Rakyat Indonesia tentu tahu bawa negara yang dihuni ini merupakan negara hukum. Segenap komponen bangsa dari Presiden, Menteri, DPR, Gubernur, Bupati hingga masyarakat awam sangat paham bahwa sistem negara ini berlandaskan hukum. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan umum UUD 1945 dalam sistem pemerintahan Negara.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah benarkah negara ini sudah benar – benar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum? Sejujurnya, negara hukum akan benar – benar kehilangan wibawanya ketika para pengadil atau pun penegak hukumnya, tidak berjalan secara sehat dan mengabaikan rasa keadilan.
Jujur wibawa hukum negara Indonesia saat ini berada dalam keadaan darurat, dari mulai para penegak hukum yang menjatuhkan wibawa hukum itu sendiri, hingga krisis kepercayaan publik. Bahkan masyarakat semakin tidak percaya dan tidak puas terhadap kinerja institusi penegak hukum permanen seperti Kejaksaan, Kepolisian, hingga Kehakiman. Yang dirasa tidak serius dalam kasus – kasus besar hukum.
Pinta masyarakat hanya satu. Kembalikan wibawa hukum Tanah Air ini ke jalurnya kembali. Wibawa hukum akan tercipta ketika para penegak hukum menangkap, mengadili, dan menghukum secara berwibawa dengan penuh rasa keadilan. Dengan begini, maka secara sendirinya kepercayaan masyarakat akan datang dengan sendirinya.

Berlakunya Hukum ditengah – tengah masyarakat memiliki tujuan mewujudkannya keadilan. Namun berbagai penjatuhan wibawa hukum di negeri ini terus menerus direproduksi, tanpa ada penghentian tegas dan berani dari seorang Presiden. Presiden seakan tidak diperdaya menghadapi semua hal ini. Hal ini bisa kita saksikan dibanyak kasus – kasus permasalahan besar. Misalnya kasus Bank Century yang tidak ada ujung penyelesaiannya. Kasus rekening “gendut” para perwira polisi yang belum juga dituntaskan, mafia pajak yang melibatkan Gayus HP Tambunan yang masih belum ada perkembangan yang signifikan. Para anak – anak penguasa negara republik Indonesia ini pun seaakan bersih akan hukum. Ya! Banyak anak – anak dari beberapa penguasa politik di negeri ini bebas akan hukum. Hukum bebas nabrak, hukum bebas menghamili wanita diluar nikah, hukum bebas mengkonsumsi obat terlarang, hingga kebebasan hukum lainnya.

Seolah hukum yang telah dibuat hanyalah untuk rakyat. Ya, dari rakyat untuk rakyat. Rakyat yang memilih pemimpin, rakyat pula yang mendapat getah dunia politik. Seperti selogan saya, negara Tanah Air yang kini entah Tanahnya milik siapa, dan Airnya punya siapa. Hukum berasaskan UUD 1945 yang memang tajam kebawah namun tumpul keatas. Negara Indonesia. Merah Putihmu berkibar dengan perkasa, namun kami rakyat kecil disini seolah ter-perkosa oleh aksi para pemimpin kami. Karena mungkin kini, negara ini tidak lagi membutuhkan satu anak muda untuk mengguncang dunia. Tetapi negara ini lebih memilih untuk membutuhkan sepuluh orangtua untuk terus bermimpi. Ya, menjadi negara pemimpi hingga waktunya terbangun kelak…

4 komentar: