Seluruh Rakyat Indonesia tentu tahu bawa negara yang dihuni
ini merupakan negara hukum. Segenap komponen bangsa dari Presiden, Menteri,
DPR, Gubernur, Bupati hingga masyarakat awam sangat paham bahwa sistem negara
ini berlandaskan hukum. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan umum UUD 1945 dalam
sistem pemerintahan Negara.
Namun yang menjadi pertanyaan adalah benarkah negara ini
sudah benar – benar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum? Sejujurnya, negara
hukum akan benar – benar kehilangan wibawanya ketika para pengadil atau pun
penegak hukumnya, tidak berjalan secara sehat dan mengabaikan rasa keadilan.
Jujur wibawa hukum negara Indonesia saat ini berada dalam
keadaan darurat, dari mulai para penegak hukum yang menjatuhkan wibawa hukum
itu sendiri, hingga krisis kepercayaan publik. Bahkan masyarakat semakin tidak
percaya dan tidak puas terhadap kinerja institusi penegak hukum permanen
seperti Kejaksaan, Kepolisian, hingga Kehakiman. Yang dirasa tidak serius dalam
kasus – kasus besar hukum.
Pinta masyarakat hanya satu. Kembalikan wibawa hukum Tanah
Air ini ke jalurnya kembali. Wibawa hukum akan tercipta ketika para penegak
hukum menangkap, mengadili, dan menghukum secara berwibawa dengan penuh rasa
keadilan. Dengan begini, maka secara sendirinya kepercayaan masyarakat akan
datang dengan sendirinya.
Berlakunya Hukum ditengah – tengah masyarakat memiliki
tujuan mewujudkannya keadilan. Namun berbagai penjatuhan wibawa hukum di negeri
ini terus menerus direproduksi, tanpa ada penghentian tegas dan berani dari
seorang Presiden. Presiden seakan tidak diperdaya menghadapi semua hal ini. Hal
ini bisa kita saksikan dibanyak kasus – kasus permasalahan besar. Misalnya
kasus Bank Century yang tidak ada ujung penyelesaiannya. Kasus rekening
“gendut” para perwira polisi yang belum juga dituntaskan, mafia pajak yang
melibatkan Gayus HP Tambunan yang masih belum ada perkembangan yang signifikan.
Para anak – anak penguasa negara republik Indonesia ini pun seaakan bersih akan
hukum. Ya! Banyak anak – anak dari beberapa penguasa politik di negeri ini
bebas akan hukum. Hukum bebas nabrak, hukum bebas menghamili wanita diluar
nikah, hukum bebas mengkonsumsi obat terlarang, hingga kebebasan hukum lainnya.
Seolah hukum yang telah dibuat hanyalah untuk rakyat. Ya,
dari rakyat untuk rakyat. Rakyat yang memilih pemimpin, rakyat pula yang
mendapat getah dunia politik. Seperti selogan saya, negara Tanah Air yang kini
entah Tanahnya milik siapa, dan Airnya punya siapa. Hukum berasaskan UUD 1945
yang memang tajam kebawah namun tumpul keatas. Negara Indonesia. Merah Putihmu
berkibar dengan perkasa, namun kami rakyat kecil disini seolah ter-perkosa oleh
aksi para pemimpin kami. Karena mungkin kini, negara ini tidak lagi membutuhkan
satu anak muda untuk mengguncang dunia. Tetapi negara ini lebih memilih untuk
membutuhkan sepuluh orangtua untuk terus bermimpi. Ya, menjadi negara pemimpi
hingga waktunya terbangun kelak…
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusTerimakasih
BalasHapusTerimakasih
BalasHapus